Selingga.com (08/02) Dabo.Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Irjen Pol (Purn) Basaria Panjaitan SH,MH melalui rilis dari pihak Humas Pemkab Lingga,menyarankan Kabupaten Lingga menerapkan sistem pemerintahan yang E-Goverment untuk mendukung tercapainya misi Lingga Bebas Korupsi.
” Karena dalam sistem ini nanti, semua akan terang benderang, by system ini memang akan tampak dengan jelas, masyarakat pun bisa dengan mudah memantau.”Kata Basaria saat diundang menjadi pembicara dalam kegiatan Konsolidasi dan pemantapan bebas korupsi bagi OPD dan Desa di Kabupaten Lingga, di aula hotel PIH Batam Center pada Rabu (08/02) tadi.
Basaria mengapresiasi keseriusan Bupati Lingga Alias Wello untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Bahkan dia akan mengupayakan pendampingan seperti permintaan yang diajukan kepala daerah tersebut ke KPK.
” Ditahun 2016,KPK ada melakukan pendampingan di beberapa daerah seperti Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara. Dan tiga provinsi ini menjadi fokus KPK karena telah banyak Gubernurnya terjerat permasalahan korupsi.Selain tiga provinsi tadi,ada juga tiga Provinsi lain yang meminta untuk didampingi.Provinsi Papua,Papua Barat dan Aceh juga mendapatkan pendampingan.Karena provinsi ini mendapatkan program khusus,mengingat anggaran yang dikelola berjumlah triliunan.Sedangkan untuk Provinsi Kepri pada tahun kemarin tidak masuk.Tetapi untuk tahun ini akan kita pilih.Namun sifatnya tidak seperti buka cabang.Namun ada orang-orang yang kita tempatkan nanti nya disana.”Papar Basaria.
Pihak KPK juga memberikan pelatihan khusus di beberapa daerah dalam penerapan E-Goverment yang dinilai sudah relatif baik dalam menerapkan sistem tersebut.Beberapa daerah tersebut pun sudah menerapkan system elektronik pemerintahan.
” Kalau contoh kotanya, itu di Surabaya. Mereka dinilai relatif baik. Kalau tingkat kabupatennya, itu sepeti di Bogor atau Bandung Provinsi Bali.Beberapa daerah ini sudah menerapkan system Pemerintahan,dari pengusulan Musrembang,perencanaan hingga system penganggaran nya.Pola ini sangat mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi.Tetapi tidak semua daerah yang mau menerapkan nya.Kalau di Lingga sudah ada internet, mestinya sudah bisa menerapkan ini.Bentuk programnya simple. Bahkan sangking mudahnya, kita melihat tidak perlu dari komputer.”Papar Basaria.
Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutan mengatakan bahwa banyak potensi untuk terjadinya pelanggaran hukum,sehinga mengundang pihak KPK dalam mewujudkan Lingga Terbilang 2020 nanti nya.
“Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerintahan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan Ibu Basariah kemari, diharapkan bisa membimbing dan melakukan pendampingan buat Kabupaten Lingga ini.Dan saya berharap sampai periode terakhir kepemimpinan saya sampai tahun 2021 nanti,Kabupaten Lingga ini bisa benar-benar bersih dari korupsi.” Kata Alias Wello.(Im).
