Selingga.com (06/09) Dabo.Gelombang ketidakpuasan terhadap Perpu (Peraturan Perundang-undangan) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sebelumnya dilahirkan oleh pihak Provinsi Kepri,tidak cukup hanya melanda pihak-pihak elite legislatif dan eksekutif Kabupaten Lingga saja.Rumah Besar KNPI Lingga sebagai wadah organisasi kepemudaan di Kabupaten Lingga melalui Ketua nya Safarudin pun tak luput ikut menyorot tajam perda yang terkait perihal pertambangan tersebut.
Dengan terlempar keluar nya Kabupaten Lingga dari peta daerah pertambangan melalui perda RTRW sebelumnya dari pihak Provinsi Kepri,tentu nya tidak berlebihan juga kalau suara-suara ketidakpuasaan akhir nya menggaung dari Bumi Bunda Tanah Melayu ini.
” Kita daerah penghasil tambang terbesar se-Kepri ye.Mungkin kalau timah itu,sudah lah dari jaman-jaman Belanda (sudah ditambang-red).Siapa yang tidak tahu.Jadi kita kesal terhadap Pemerintah Provinsi Kepri,kesal.Karena tidak masuk nya Kabupaten Lingga (sebagai daerah tambang-red) di RTRW ,ya dak.Kita dalam hal ini tidak mencari kambing hitam siapa yang salah,siapa yang benar.”Kata Ketua DPD KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Lingga, Saparudin di hadapan pihak media pada Selasa (05/09) di Daik.
Selain pihak Pemerintah Provinsi Kepri,Anggota DPRD dari Dapil Bintan-Lingga pun tidak lepas dari sorotan tajam mantan aktivis ini.
” Kita juga menegaskan kepada anggota DPRD perwakilan dari Dapil Bintan-Lingga,baik dari fraksi Golkar nya,Demokrat,Nasdem dan PKS serta PDI.Tolong lah diperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Lingga.Kita punya wilayah tambang yang besar di Kepri,tetapi RTRW pun tidak masuk.Kita tidak usah ikut irama,ini salah itu betul.Tetapi kita mendesak proses daripada Gubernur lah dan anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Bintan-Lingga yang dipilih langsung oleh orang Lingga.Perwakilan itu untuk bersuara,tolong lah ikut memperjuangkan hal ini.Terkhusus buat anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Bintan-Lingga,tolong perjuangkan ini.Kalau tidak,kita akan menggaungkan dan menggemakan kepada masyarakat,jangan pilih mereka lagi.Pilih lah orang-orang yang berani tampil memperjuangkan hak-hak masyarakat Kabupaten Lingga.”Papar Sapar dengan raut muka yang penuh keseriusan dalam pemaparanya saat itu.
Sosok berperawakan sedang ini juga menilai kalau anggota DPRD Provinsi Kepri Dapil Bintan-Lingga yang ada,belum sepenuhnya bekerja maksimal.
” Saya melihat,mereka mungkin bekerja lah.Kalau tidak bekerja kan,tidak mungkin pulak.Dalam hal ini (perda RTRW-red) saya rasa,mereka belum maksimal kerja nya.Tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Lingga ini.Kita hari ini tidak mempermasalahkan 13 tahun pembangunan yang kurang di Kabupaten Lingga.Kita tidak pernah ribut dengn APBD kita yang kecil.Dan Bupati Lingga sebagai pemangku adat kekuasaan tertinggi,sudah bermacam cara untuk membuka lapangan pekerjaan.Baik itu dari perkebunan maupun perernakannya.Ini kita dilirik Pusat lah.Tetapi untuk sektor lapangan pekerjaan,kan belum terserap (maksimal-red).”Tambah Sapar.
Sapar pun dengan nada penuh ketegasan mengatakan kalau pihak nya berkemungkinan akan turun ke Provinsi Kepri.
” Kalau seandainya Provinsi Kepri sendiri tidak mengindahkan hal ini,kami akan turun bang.Kita tidak persoalan demonya,yang jelasnya kita turun.Terlepas ini ditanggapi Pemerintah Provinsi atau tidak.Karena sendi-sendi kehidupan kita ini,mati semua.Kita juga mendukung Bapak Bupati lingga terkait hal ini.Kita dukung kebijakan beliau untuk menggugat.Dan kami akan berkoordinasi di tingkat pemuda.Kita berusaha untuk turun ke jalan bang.Dalam hal ini kita akan melihat situasi dulu.Apakah demo atau dalam bentuk diskusi dengan pihak Pemprov Kepri.”Kata Ketua DPD KNPI Kabupaten Lingga Saparudin kepada pihak media.(Im).
