Selingga.com (05/04) Dabo. Seperti nya tidak ada lagi celah kompromi untuk hal-Hal yang bersinggungan dengan kedisiplinan di Lingga saat ini. Sidak yang dilakukan oleh Komisi I DPRD Lingga pada Jum’at (01/04) lalu,tidak hanya terbatas sebagai kegiatan yang sifatnya berbau seremonial atau sekedar lips service saja.Hal ini nampak dengan ketegasan anggota Komisi I untuk tetap mengawal temuan-temuan yang didapatkan dari hasil sidak tersebut kepada pihak Tapem sebagai bahan rekomendasi untuk segera ditindak lanjuti.
Hal ini secara jelas di paparkan oleh Neko Wesha Pawelloy selaku anggota Komisi I kepada Selingga.com di Dabo pada Selasa (05/04) tadi menanggapi temuan yang mereka dapatkan ketika turun langsung ke Desa Rejai dan desa Baran Kecamatan Senayang.
” Saya pada prinsipnya terhadap hasil sidak yang kami lakukan dari Komisi I pada hari Jum’at (04/04) yang lalu di Desa Baran dan desa Rejai sudah kami laporkan sendiri kepada Ketua DPRD Lingga.Jadi dari beberapa anggota DPRD yang turun masa itu juga sudah melaporkan hasil sidak tersebut kepada pihak Tapem untuk ditindak lanjuti agar turun langsung kelapangan.Jadi kita bekerja sama dengan mereka dalam Hal ini.Untuk itu kita berharap pihak Tapem (Tata pemerintahan) bisa pro-aktif.Jangan hanya membebankan ini hanya kepada pihak DPRD.Kita harus ada singkronisasi.Ketika ini terjadi dilapangan,kami dari Komisi I berharap dapat turun sama-sama dengan pihak terkait dalam Hal ini.Dan kedepannya kalau dapat yang turun itu jangan hanya DPRD melalui Komisi I saja,tetapi kami akan ajak Ketua DPRD Lingga,Tapem,dan kalau perlu Camat nya.Dalam Hal ini kami tidak main-main.Karena kita pun melihat keseriusan Pak Bupati sampai saat ini untuk kedisplinan terhadap pegawai betul-betul diterapkannya.Dan kita akan mengimbangi itu.Jangan sampai kami nantinya terkesan “wah”,hanya duduk-duduk saja atau berangkat saja.Untuk itulah kita akan perhatikan dan pokus ke dalam daerah.”Kata Neko.
Terkait Hal diatas,pada waktu dan tempat yang sama,Riono selaku Ketua DPRD Kabupaten Lingga menyikapi temuan dari pihak Komisi I tersebut dengan melakukan pemanggilan kepada pihak yang bersangkutan.
” Sebetulnya kita kemarin sore telah memanggil pihak yang terkait dalam masalah ini,Tata Pemerintahannya Pak Andi Aziz.Cuma ini kan sudah masuk keranah politik.Artinya Kades itu dipilih,bukan diangkat.Tetapi kalau sudah melampau tingkat kesalahannya,saya Rasa Bupati Lingga akan mengambil langkah tegas untuk memberhentikannya.Ini tidak bisa (ditoleransikan),karena pelayanan tidak berjalan.Jadi Negara tidak hadir.Bupati Lingga tidak hadir di wilayah itu,karena Kades nya tidak ada.Dan Kades itukan perwakilan Bupati.Nah,kan ini repot jadi nya.Bagaimana Mau menterjemahkan kebijakan Bupati.Sementara kalau kita lihat ADD dan DD nya itu semakin tahun semakin luar biasa nilainya.Kami pun meminta juga kepada teman-teman pers untuk ikut membantu memperhatikan wilayah sana.Dan sampai Hari ini ada beberapa daerah dan desa-desa yang masih perlu diperhatikan,katakan lah yang lagi bermasalah.RTLH nya,ADD nya sendiri pun ada juga yang tidak selesai.Dan untuk itu akan kita lanjuti lebih spesifik lagi.Kalau masalah kedisiplinan,artinya kita ingin melihat aplikasi atau penerapan setelah dan sebelum Bupati Lingga turun.Disitu sebelumnya Bupati Lingga ingin tingkat kedisiplinan naik meningkat.Dan kita ingin melihat realisainya di lapangan.Kita pun akan turun ketempat-tempat lain untuk melihat sejauh mana dampak dari apa yang telah diputuskan oleh Bupati,terkait pemecatan 12 orang ASN.Dan betul-betul kita berharap ada perubahan untuk tingkat kedisiplinan pegawai.Tetapi nampaknya kalau secara kasat mata sekarang ini,nampak ada perubahan.Cuma jangan hanya sementara saja,tetapi belanjut untuk seterusnya.”Papar Riono.(Im).
