Selingga.com (13/08) Tanjungpinang. Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang resmi kembali berstatus internasional setelah terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Menyambut keputusan itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat koordinasi di Gedung Daeng Celak, Dompak, Rabu (13/8), untuk membahas kesiapan operasional dan strategi pembukaan rute internasional.
Rapat dipimpin Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan dihadiri Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza; perwakilan Kementerian Perhubungan, Imigrasi, dan Bea Cukai; manajemen Angkasa Pura Indonesia; asosiasi pariwisata ASITA dan PHRI; serta maskapai Garuda Indonesia, Lion Air, dan Citilink.
Gubernur Ansar mengatakan Pemerintah Provinsi melibatkan seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta maskapai—untuk menyusun tahapan operasional. Tahap awal pembukaan rute kemungkinan akan dimulai dengan penerbangan carter sambil menghitung potensi pasar dan melakukan uji kelayakan rute.
“Kami melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun maskapai, untuk menyiapkan tahapan operasional. Ada kemungkinan dimulai dengan penerbangan carter sambil menghitung potensi pasarnya,” kata Ansar.
Sasaran pasar yang dibidik ialah wisatawan dari Korea, China, dan India. Ansar menyoroti peluang besar dari pasar China karena saat ini warga Indonesia sudah bebas visa ke China, sehingga ia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kebijakan pembebasan visa bagi wisatawan China menuju Kepri untuk mempermudah arus wisatawan.
“Khusus China, kita sudah bebas visa ke sana, jadi kami berharap pemerintah pusat juga membebaskan visa bagi warga China yang berkunjung ke Kepri,” ujarnya. Ia optimistis pasar China akan menjadi yang pertama terealisasi dan berharap penerbangan internasional perdana dapat dilepas bersama sebagai simbol kebangkitan pariwisata Kepri.
Wakil Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza menyatakan dukungan penuh Pemkot terhadap pengaktifan kembali status internasional bandara. Menurutnya, sebagai wilayah kepulauan, wajar jika Kepri memiliki beberapa bandara dan pelabuhan internasional sebagai penopang mobilitas dan perekonomian. Pemkot berkomitmen menyiapkan pelayanan publik dan infrastruktur penunjang, termasuk fasilitas imigrasi, bea cukai, akses transportasi darat, serta layanan pariwisata.(red)
