Selingga.com (19/04) Dabo.Kendala yang dihadapi Disdukcapil (Dinas kependudukan dan catatan sipil) Lingga dalam bentuk gangguan terhadap server, sehingga telah menelantarkan sebelumnya pencetakkan 1000 lebih E-KTP dan membuat pihak Komisi I yang dimotori oleh Neko Wesha Pawelloy bersama Senniy Ng dan juga Alexander Weilling turun melihat langsung permasalahan pada Jum’at (15/04) lalu.Kini pihak Disdukcapil mendapat respon tambahan dengan turun langsung nya Ketua DPRD Lingga Riono dan didampingi oleh pihak Komisi I pada Selasa (18/04) tadi.
Dalam pertemuan langsung dengan pihak Disdukcapil Drs.Ayuzar yang didampingi Sekretaris nya Rani dan beberapa orang Kasi dan juga dari Komisi I DPRD Lingga Neko Wesha Pawelloy,Senniy Ng dan Alexander Weilling,Ketua DPRD Lingga dalam penyampaiannya menegaskan kepada pihak Disdukcapil untuk segera mengantisipasi permasalahan yang ada.
.” Pelayanan Disduk Capil ini salah satu melambamgkan kehadiran Pemerintahan Daerah dalam bentuk pelayanan langsung ke masyarakat.Dan perlu persiapan anggaran juga untuk menghadapi ini.Server yang bermasalah itu perlu di buka dan dibawa ke Jakarta.Dan itu perlu biaya.Dan sangat perlu diantisipasi.Jangan sampai karena alasan tidak ada biaya,barang itu (server) terkapar selama sebulan atau 2 bulan.Jadi Kadis nya harus hitung-hitung apa keperluan yang riil nya.Ini penting.Karena kalau kita bicara anggaran hari ini,hanya sekitar 700an.Kalau pihak Disdukcapil tidak bisa membuat RKA yang bisa meyakinkan DAPD,bisa hancur.”Kata Riono.
Menariknya,Ketua DPRD Lingga ini menegaskan kalau argumen lah yang akan menentukan besar-kecil nya anggaran yang akan didapat oleh pihak SKPD yang ada.
” Saya ingin sebuah SKPD itu mendapat duit (anggaran) lebih,karena argumentasi.Karena kebutuhan riil.Bukan karena dia anak emas.Kalau pihak Disdukcapil tidak bisa bangun argumentasi,Disdukcapil selesai saya buat.Kalau tidak bisa jawab,saya akan patahkan ini.Kita ingin SKPD-SKPD berperan sesuai dengan kebutuhannya,sesuai dengan visi-misi Kepala Daerah.Kalau tahun kemarin,karena di Dinas PU,mereka mesti Rp 800 juta,40% dari anggaran.Sekarang saya pastikan,ini tidak mesti terjadi lagi terjadi di era Bupati sekarang ini.Argumentasi lah yang akan menentukan bahwa ini (SkPD) pantas diberi lebih.Siapa tahu dia dapat 10 milyar,kan bukan suatu suatu kemungkinan.Tetapi argumentasi nya harus jelas.Kalau tidak,good bye lah.Goof bye.Jadi argumentasi nanti nya yang akan menentukan besar-kecilnya anggaran.Dan saya memastikan akan terjadi nya seperti itu.Dan APBD akan diterjemahkan sesuai dengan visi-misi.Karena ini kewajiban sebenarnya.Ketentuannya seperti itu.Tidak mungkin lagi Dinas PU yang jadi anak emas,ini bukan kita suka atau tidak suka dengan Dinas PU.Tetapi intinya,bangunlah argumentasi.Bangunlah kenapa Disduk Capil kisahnya memerlukan uang Rp. 8 milyar atau 9 milyar.Yakin kan kalau itu memang layak diterima.Dan terjemahkan dengan RKA dan membangun komunikasi.”Papar Riono.(Im).
