Selingga.com (27/05) Dabo. Seperti nya masyarakat Lingga sudah terlalu akrab dengan adanya pemangkasan anggaran yang secara tidak langsung berdampak juga ke masyarakat selaku objek pembangunan. Saat ini pun Tim Anggaran Pemerinrah Daerah (TAPD) memastikan diri untuk melakukan pemangkasan sebesar 30% bagi semua SKPD yang ada. Namun untuk yang sifat nya pelayanan,pemotongan duit sebanyak 30% tersebut tidak berlaku bagi Disdukcapil,Rumah Sakit,Kelurahan dan Kecamatan.
Alasan “Defisit”,mau tidak mau memang menjadi alasan utama adanya langkah pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah harus sedikit “tega” untuk mengambil langkah pemangkasan 30% tersebut,selain juga alasan adanya “hutang”. Ini di sampaikan Ishak selaku Sekretaris TAPD kepada Selingga.com ketika dikonfirmasi melalui telepon selular pada Kamis (26/05) tadi.
” Tidak semua yang dipangkas 30%.Ada yang tidak. Seperti Disdukcapil,Rumah Sakit,Kelurahan dan Kecamatan. Karena mereka pelayanan. Selebihnya dikenakan pemotongan 30%. Alasannya karena defisit dan hutang. Hutang kita belum di bayar,ada Rp. 24 milyar,di tambah defisit kita lagi.”Kata Ishak.
Kepala Bapedda Lingga ini pun mengatakan kalau langkah pemotongan tersebut sudah dinilai tepat,ketika pihak Selingga.com mempertanyakan hal itu.
” Ya,mudah-mudahan. Tetapi kita kan belum dapat,apakah semua Dinas itu sanggup atau tidak,kan? Nanti kita cari lagi. Dan kalaulah nanti uang nya masih tidak cukup,kita cari lagi alternatif lain. Alternatif yang terburuk itu kan seperti tahun lalu,mengurangi yang daerah. Tetapi mudah-mudahan tidak lah. Yang penting program-program yang belum menjadi prioritas,kalau bisa ditunda,ditunda dulu. Tetapi masalah pelayanan-pelayanan masyarakat,jangan sampai terhenti.”Tambah Ishak.
Ishak pun menambahkan kalau pengaruh dari adanya pemotongan tersebut adalah tertundanya kegiatan yang ada dan harus menyesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih.
” Yang jelas ada beberapa kegiatan yang tertunda. Program-program yang telah kita programkan tahun ini,pasti ada yang tertunda. Yang keduanya,mungkin beberapa program kegiatan yang mungkin belum begitu prioritas,tentu nya menyesuaikan dengan visi misi Bupati Terpilih. Karena takutnya nanti tidak sejalan pulak dengan LPJMD 2016-2021 itu. Tetapi yang kita usahakan,pelayanan jangan sampai terganggu lah. Itu kan baru langkah-langkah pertama. Kita baru melakukan verifikasi awal. Rencananya besok (Jum’at 27/05) sampai hari Selasa (31/05) nantinya,kita persilahkan lah pihak SKPD itu memverifikasi mereka sendiri dulu. Kan dia yang tahu mana yang prioritas,mana yang tidak. Lagi pula,sebelum adanya pemangkasan 30% sekarang ini,ada lagi Dinas yang kena sampai 3X. Ada yang kena di DAK nya 10%,ada yang kena hutang lagi. Jadi itu lah sudah kita buat yang proporsional jadi nya. Kan tidak kami sebut yang dapat DAK kena potong,yang dapat hutang kena potong. Jadi ada dinas yang sampai 3X kena. Karena tidak mungkin terkait hutang. Misal nya PU Rp. 15 milyar. Tidak mungkin PU kita bebankan membayar Rp. 15 milyar itu sendiri. Karena itu bukan hutang PU,itu hutang Kabupaten. Jadi proporsional lah kita. Itukan sudah melalui proses Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bukan Bapedda. Tetapi saya selaku Sekretaris pihak TAPD. Jangan sekali ada bahasa Bapedda yang membikin itu. Selama ini Bapedda terus (yang kena).”Papar Ishak.
Pemotongan anggaran ini,pembicaraan nya tidak hanya dimonopoli oleh pihak SKPD yang ada,masyarakat pun memandang sebagai sesuatu yang urgent untuk dikomentari. Salah seorang warga Dabo Singkep Mardian,di hari yang sama mengatakan kalau pihak Provinsi agar dapat mengucurkan dana DBH dan Taskin ke Kabupaten Lingga.
” Kita minta kepada pihak Provinsi,pertama kali dana DBH dan Taskin itu harap segera dikucurkan ke Kabupaten Lingga. Yang untuk tahun 2016. Supaya dapat menutupi kekurangan dari pada defisit yang ada. Kedua nya harapan kita dari masyarakat,jangan sampai karena hutang masa lalu,masyarakat dan kegiatan APBD menjadi Korban.”Kata Mardian.(Im).
