Selingga.com (26/09) Daik.Setelah disampaikan oleh pihak eksekutif dari pertengahan Agustus 2016 silam,dan sempat mengalami revisi dikarenakan adanya perubahan dari kebijakan Pemerintah Pusat,yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang penundaan Dana Alokasi Umum (DAU),maka angka Rp.715 milyar setelah mengalami harmonisasi,merupakan asumsi jumlah dari APBD-P Kabupaten Lingga untuk tahun 2016 ini.Itu pun tidak terlepas dengan ada nya tiga catatan.
” Dasar dari asumsi APBD-P sebesar RP. 715 milyar yang dapat diterima dan disetujui itu berupa rincian dari PAD sebesar Rp. 2,2 milyar,dan untuk dana perimbangan Rp. 581 milyar,serta ditambah dengan pendapatan lain-lainnya yang sah senilai Rp. 109 milyar.Baru sisa lebih nya dari anggaran belanja tahun sebelum nya sebesar Rp. 2,3 milyar.Dan dari sini dapat kita lihat bahwa terjadi pengurangan sekitar 5,2% setelah harmonisasi.”Kata Agus Norman selaku jubir Banggar DPRD Lingga pada Rapat Paripurna dengan agenda “Permintaan persetujuan/Kesepakatan bersama Kebijakan Umum dan PPAS APBD-P Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2016-2017,Dan Penandatanganan Kebijakan Umum dan PPAD APBD-P Tahun Anggaran 2016-2017 di Daik pada Senin (26/09) tadi.
Namun Agus Norman menambahkan kalau asumsi pada KUA PPAS APBD-P 2016 itu dapat digunakan dengan disertai 3 catatan oleh pihak Banggar.
” Kami pihak Banggar menilai,jumlah asumsi pada KUA PPAS APBD-P 2016 itu dapat digunakan sebagai dasar perubahan belanja perubahan,tetapi dengan tiga catatan strategis.Seperti beban hutang kepada pihak ketiga yang harus segera di bayar kan setelah disahkan nya APBD-P ini.Dan angka RP.715 milyar itu termasuk angka mudarat.Arti nya ini masih bisa ditingkatkan lagi,jika pihak DPRD Lingga bersama Pemkab Lingga dapat menghadap ke pihak Provinsi dalam mengupayakan sisa Tunda agar segera di transfer.Dan terakhir masalah RTLH rahun 2015 yang harus dijadikan prioritas untuk penyelesaikan nya.”Papar Agus Norman.(Im).
