sekitar 60 orang tenaga harian lepas (THL) yang saat ini bekerja di Dinas kebudayaan dan Pariwisata (disbudpar) Kabupaten Lingga telah di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Senin (4/5), hal ini disebabkan kebijakan pemangkasan anggaran kegiatan dinas untuk menutupi hutang pemkab Lingga tahun 2014 lalu.
Sementara itu, untuk ratusan THL yang sampai saat ini masih bekerja di dinas, badan dan kantor-kantor pemerintahan kabupaten lingga lainnya, akan segera menyusul dalam hitungan hari kedepan.
“kurang lebih 60 orang THL sekaligus diberhentikan di kantor kami termasuk saya sendiri. Kantor-kantor lainnya juga akan menyusul. Kami belum tau harus mencari kerja apa lagi setelah ini,” ungkap salah seorang mantan THL dari Disbudpar Kabupaten Lingga yang tidak ingin namanya disebutkan.
Dia mengatakan, akan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan selain menjadi THL di kantor-kantor dinas. Kesulitan ini bukan pula disebabkan level pendidikan, skil dan kemampuan bekerja, namun karena tidak ada pilihan lapangan pekerjaan lain lagi di Kabupaten Lingga ini.
“Lebih kasihan lagi pasangan teman kita yang sudah punya anak dan kedua-duanya terpaksa di PHK. Makan apa anaknya kelak,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Lingga H Daria yang menanggapi permasalahan tersebut mengatakan, hal ini merupkan kebijakan masing-masing SKPD. Kebijakan harus diambil mengingat kemampuan keungan pemerintah daerah yang sedang mengalami defisit.
Namun, dilanjutkan Daria, bukan berarti pemerintah tidak memikirkan permasalahan yang berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. “Ini masalah yang harus segera kita cari solusinya. Karena ini menyangkut manusia,”ungkap Bupati Lingga usai paripurna penyampaian LKPJ tahun 2014 di gedung DPRD Lingga, Senin (4/5).
Daria juga menjelaskan, permasalahan defisit bukan hanya terjadi di Kabupaten Lingga saja, akan tetapi hampir disetiap kabupaten-kota se provinsi Kepri mengalami hal serupa. DAK dari pusat yang gagal terealisasi menyebabkan asumsi APBD di tahun lalu meleset cukup besar.
“Inilah yang menyebabkan defisit dan menimbulkan hutang. Jadi bukan hanya kita yang mengalami kondisi seperti ini, akan tetapi hampir seluruh kabupaten kota se Provinsi Kepri mengalami nasib yang sama. Munculnya permasalahan ini dari defisit yang dialami pemerintah pusat,” terangnya.
Daria berharap, gejolak keuangan pemerintah daerah yang banyak menelan korban tersebut dapat segera diatasi. “Seluruh jajaran pemerintah daerah akan segera mencari solusi untuk mengatasi gejolak ini,” ungkapnya.
Dia juga menargetkan sebelum berakhir masa kepemimpinannya yang diperhitungkan pada akhir tahun 2015 ini, segala permasalah keuangan di kabupaten Lingga dapat teratasi, termasuk permasalahan tambang timah rakyat di Dabo Singkep yang juga menimbulkan banyak pengangguran.
