Selingga.com (12/07) Dabo. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD pada Jumat (11/7/2025) di ruang rapat Bapenda. Forum itu mempertemukan pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya pelaku jasa kesenian dan hiburan, untuk membahas langkah penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu isu utama dalam pertemuan adalah penerapan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 10 persen untuk jasa hiburan — kebijakan fiskal yang mulai digalakkan sebagai upaya memperkuat kemandirian daerah. Sekretaris Bapenda, Kisan Jaya, menegaskan bahwa tujuan sosialisasi ini bukan membebani pelaku usaha, melainkan membangun ekosistem yang sehat dan transparan dalam kontribusi terhadap pembangunan.
“Kegiatan ini bukan untuk menakuti atau menghambat pelaku usaha. Justru sebaliknya, kami ingin mensosialisasikan secara terbuka agar ada sinergi yang sehat antara pelaku usaha dan pemerintah,” ujar Kisan.
Kepala Bapenda, Safarudin, menegaskan penerapan PBJT bukan instrumen untuk mematikan usaha, melainkan kontribusi wajar bagi pembiayaan pembangunan daerah. Ia menekankan pendekatan edukatif dan persuasif serta penguatan sistem pelaporan dan pengawasan agar kebijakan berjalan adil dan tidak membebani masyarakat.
“Penerapan PBJT sebesar 10 persen atas jasa hiburan bukanlah instrumen untuk mematikan usaha. Ini adalah kontribusi wajar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” kata Safarudin.
Bapenda juga menyatakan akan mempertimbangkan kondisi lapangan dan keberlangsungan usaha dalam pelaksanaan kebijakan, serta mendorong dialog lanjutan untuk memastikan implementasi yang berimbang. Sektor hiburan dan kesenian lokal yang mulai bangkit pasca-pandemi dinilai memiliki potensi kontribusi PAD yang signifikan jika dikelola dengan baik.
Dengan pendekatan kolaboratif, Bapenda berharap terbangun kepercayaan dan kesadaran kolektif bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari partisipasi membangun Kabupaten Lingga yang lebih mandiri dan sejahtera.(red)
