"BPKP lihat Aset dan Keuangan Desa di Lingga,masih jadi masalah"

Selingga.com (20/09) Dabo.Sebagai bentuk silaturahmi dan juga untuk menggelar Forum Diskusi bersama dengan seluruh Kepala OPD dan juga Kepala Desa se-Kabupaten Lingga,pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri turun ke Kabupaten Lingga pada Rabu (20/09) tadi.
Kepala BPKP Provinsi Kepri, Panijo AK. MM. CA mengatakan maksud dan tujuan kunjungan mereka tidak lain ialah untuk lebih mempererat komunikasi dan kerjasama dengan Pemkab Lingga.
“Kita disini cuma silaturahmi sekaligus berdiskusi sama rekan-rekan OPD dan Kades di Lingga nanti.Sebagai Badan Pengawas,BPKP sangat mendukung keinginan Lingga dalam Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bebas dari praktek KKN.”Kata Kepala BPKP Provinsi Kepri Panijo AK.MM.CA di Aula Junjungan Negeri Kantor Bupati Lingga melalui rilis yang diterima pihak media dari Humas Pemkab Lingga.
Namun untuk itu,pihak Panijo mengarisbawahi akan kualitas laporan Keuangan Daerah menuju opini WTP.
” Kami mendukung. Cuma ada beberapa yang perlu saya sampaikan,diantaranya adalah peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecuajalian (WTP).
perlu diperhatikan.”Kata Panijo.
Panijo menjelaskan juga akan fungsi BPKP sebagai (quality assurance),guna untuk memastikan secara memadai bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi.Untuk itu juga,Paijo mengharapkan APIP Kabupaten Lingga dapat mengawal serta mendampingi Pemerintah Daerah nya.Dan Ketua BPKP Provinsi Kepri ini melihat kalau aset dan keuangan desa masih merupakan salah satu permaslahan yang ada saat ini.
” Saya sarankan beberapa hal untuk menuju Kabupaten Lingga yang lebih baik,diantaranya yakni adalah peningkatan kualitas laporan keuangan yang saat ini masih beropini WDP. Dalam hal ini, BPKP melihat ada beberapa permasalahan yakni masalah aset dan juga terkait dengan pengelolaan keuangan desa.Papar Panijo.
Panijo menambahkan kalau untuk mencapai opini WTP atas laporan keuangan Pemkab Lingga, maka koordinasi antar OPD dengan pengelolaan aset tetap perlu ditingkatkan karena nilai aset tetap merupakan dominasi dari seluruh laporan keuangan. Oleh karena itu, Panijo menegaskan persoalan Laporan Keuangan bukan semata tanggung jawab dari BPKAD saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Jika aset ini belum beres, mustahil bisa mendapat opini WTP. Dan aset ini tersebar diseluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga ini,”Kata Panijo.
Sementara itu Wakil Bupati Lingga M Nizar,mengharapkan silahturahmi ini dapat memberikan suatu pembelajaran yang didalamnya menyangkut tentang tata kelola pemerintahan yang baik.
” Saya ucapkan terimakasih. Saya minta seluruh Kepala OPD dan Kepala Desa agar mengikuti diskusi ini dengan cermat. Jika ada yang perlu ditanyakan mengenai penyusunan anggaran dan yang lainnya, tanyakan saja.”Kata Nizar.(Im).

Read Previous

"Media Visual bantu Pak Jaksa,hadapi pelajar SMP … "

Read Next

Camat Barebo,"gunung kita gali,baru kita kasi air"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *