Selingga.com (13/05) Dabo. Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, Selasa (12/5), menggelar rapat koordinasi (Rakor), bersama dengan Tim Percepatan Penanganan Corona Virus Desease (Covid-19) Kabupaten Lingga, di Gedung Daerah Dabo Singkep.
Rapat yang dihadiri oleh Forkopimda se-Kabupaten Lingga ini, antara lain membahas mengenai keberlanjutan kebijakan blocking area tersebut, serta membahas mengenai masukan-masukan terkait upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Lingga.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lingga, Juramadi Esram menyampaikan, meski Kabupaten Lingga masih memberlakukan blocking area, namun ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan tersebut, untuk memberangkatkan masyarakat Lingga dari Tanjungpinang maupun Batam dengan menggunakan speed boat carteran.
“Padahal sebentar lagi akan memasuki musim selatan, yang mana angin kencang serta gelombang tinggi, dikhawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan, jika masih ada oknum yang mengambil tindakan yang tentunya sangat beresiko,” kata Sekda Lingga, saat membuka rakor di Gedung Daerah Dabo Singkep, Selasa (12/5/2020) sore.
Sementara itu, menurut Bupati Lingga, Alias Wello, kebijakan blocking area sengaja diterapkan untuk mengantisipasi masuknya Covid-19 ke Kabupaten Lingga, dan itupun berdasarkan hasil rapat bersama, namun masih ada orang-orang yang nekad pulang, baik melalui pelabuhan resmi maupun tidak resmi belakangan ini, hal ini bahkan sempat memancing ketegangan dan keresahan bagi penduduk setempat.
Kebijakan blocking area, jelas Bupati Lingga, sejauh ini dinilai sebagai langkah yang paling pas dan paling tepat, langkah telah menampakan hasil yang cukup signifikan, bisa mengantisipasi penyebaran virus Corona, dimana Lingga saat ini cuma terdapat 11 Orang ODP. 10 diantaranya sudah selesai pemantauan, dan satu masih dalam Proses Pemantauan.
“Yang menjadi kerisauan adalah, masyarakat yang pulang ke Lingga dengan menggunakan kapal carteran, saat ini hampir memasuki musim selatan, dikhawatirkan dapat menimbulkan musibah dan ini tentunya menjadi persoalan, meski tuntutan mahasiswa di Tanjungpinang dan Batam untuk penjemputan, Ia menegaskan tidak akan melakukan penjemputan untuk kedua kali,” terangnya.
Menanggapi pernyataan tegas Bupati Lingga, Ketua DPRD Kabupaten Lingga, Ahmad Nashirudin mengatakan, mendukung terhadap kebijakan penerapan blocking area ini, meskipun diakuinya saat ini mulai ada riak-riak menuntut dibukanya blocking area terkait momentum mudik yang biasanya dilaksanakan mendekati lebaran.
“Diharapkan Pemda bisa tetap konsisten dan tetap berpegang pada kebijakan blocking area ini, yang nyatanya berdampak positif bagi Kabupaten Lingga, terutama dalam upaya pencegahan masuknya Copid-19 ke Lingga,” paparnya.
Senada dengan yang disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Lingga, dr. Indra Jaya dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lingga, juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan blocking area tersebut, karena terlalu gegabah jika blocking area ini dibuka, menurutnya, kebijakan blocking area ini merupakan terobosan yang besar dari Pemda dan terbukti efektif, sehingga di Kabupaten Lingga tidak mengalami kenaikan ODP.
Selain itu, dr. Indra menginformasikan, bahwa ketersedian Alat Pelindung Diri (APD) dan pendukung Diagnosis (Rapid Test) sudah lumayan terpenuhi, walau pun masih khusus diperuntukkan kepada orang yang dicurigai Covid dan bukan untuk kepentingan mandiri, diharapkan kebijakan ini terus diberlakukan sampai kondisi benar-benar telah dinyatakan aman dari Covid-19.
“Sampai saat ini, ODP yang ada tidak mengarah ke PDP maupun positif Covid, itu karena kita melakukan pembatasan tadi, sampai hari ini, cuma ada 11 ODP, dan kesebelas orang itu pun karena perjalanan yang merupakan warga Lingga yang berasal dari luar, dan kami bersyukur kondisi Lingga masih hijau, masih dapat kita pertahankan hingga sampai saat ini, tindakan pencegahan yang kita lakukan ini, tujuannya adalah agar Covid-19 ini tidak menyentuh Kabupaten Lingga,” imbuhnya.
