Selingga.com (08/03) Dabo.Tak tanggung-tanggung,sebanyak 6 orang anggota DPRD Lingga untuk Dapil 2 pada Selasa (07/03) malam tadi,hadir bersamaan di Gedung Graha Karya Bhakti milik Kelurahan Dabo Lama.Enam Dewan dari 6 partai yang berbeda itu,menemui langsung masyarakat Kelurahan Dabo Lama dalam konteks melakukan reses.
Ke-enam anggota Legislatif ini terdiri dari Agus Norman dari fraksi Golkar,H.Ambok Syamsirwan dari PKB,untuk Fraksi PPP Drs.Norden,dan Harman dari Hanura,serta Salmizi dari Fraksi PKS.
” Seyogyanya kami 10 orang,tetapi 4 orang lagi,mencari lokasi masing-masing.Sebagai mana tahun-tahun sebelumnya,tentu nya saya sampaikan bahwa reses ini merupakan kewajiban konstitusional yang harus kita lakukan dalam rangka menjaring aspirasi serta penyampaian visi pembangunan,serta mendapatkan masukan dari masyarakat tentang beberapa hal yang bisa kami tampung.Tentu nya dalam hal ini,kita harus selalu sharing,memberi masukan apa-apa yang mungkin kita lakukan bersama-sama.Dan didiskusikan pada malam ini.”Kata Agus Norman di hadapan 133 orang masyarakat yang hadir saat itu.
Agus Norman juga mengingatkan masyarakat tentang terbatas nya wewenang yang dimiliki pihak nya dalam mengcover setiap masukan yang ada.
” Saya informasikan bahwa,tugas kami cuma 3.Didalam tugas itu,kami bukan pihak eksekutor.Jadi kami menerima dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah tentang apa-apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak (masyarakat-red).Tentu nya juga kita mengawal dan menjaring dalam skala prioritas.Dan diharapkan ini dapat untuk membangun bagi kesejahteraan kita bersama.”Tambah Agus Norman.
Sementara itu Lurah Dabo Lama Keizzy Dalfi melihat sejauh ini pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan salah satu prioritas bagi pihak Kelurahan Dabo Lama,selain kebutuhan akan pembagunan batu miring.
” Untuk penyambungan buatu miring sungai,itu saya masukkan di Kecamatan.Sungai nya dari RW-2 sampai dengan RW-7.Kira-kira 4.000 meter.Kemudian pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UKM-UKM.Dan kira-kira ini sangat diperlukan.”Kata Kezzy Dalfi sebelum meminta warga nya untuk menyampaikan masukan-masukan kepada anggota Legislatif yang ada.
Salah seorang warga RT 1 RW 5,meminta untuk di bangunkan jalan setapak di daerah nya.Dan warga ini pun menambahkan kalau selama ini,mereka tidak pernah mendapatkan jalan setapak.
” Semenjak Kabupaten Lingga berdiri,kami belum pernah mendapatkan jalan setapak.Belum pernah pak.Kalau bapak tidak percaya,boleh bapak lihat.Lokasi nya di RT 1,RW 5.Panjang jalan setapak nya kira-kira 400 meter lah.Eh,500 meter lah pak.Selain itu,drainase kami pun belum ada.”Kata salah seorang masyarakat.
Menanggapi ini,Agus Norman pun menjelaskan kalau sebelumnya memang sudah pernah dimasukkan,tetapi dipangkas akibat adanya defisit.
” Waktu 2015 kita mendapatkan defisit yang luar biasa.Jadi kegiatan ini,oleh PU pak ya,bukan kami,terpaksa dipangkas dalam rangka efesiensi.Tadi nya memang sudah masuk di 2015.Mudah-mudahan nanti kita coba lagi.”Ungkap Agus menerangkan.
Di waktu yang hampir bersamaan,hal ini juga dijawab oleh H.Ambok T Syamsirwan.
” Memang seperti yang disampaikan tadi oleh warga RT 1,kita sudah ukur beberapa kali.Memang tidak ada terealisasi.Contoh nya juga untuk 2014 – 2016.Jangankan yang desa,yang untuk pendidkan saja,yang kita anggarkan 20%,sekolah satu pun tidak ada yang dianggarkan.Dengan defisit Rp. 175 milyar,hutang itu kita bayarkan setahun kemudian.Ini luar biasa.”Kata H Ambok.
Politisi Partai PKB ini juga menambahkan kalau pihak nya tidak bisa berbuat banyak dengan adanya defisit.
” Kalau sudah bicara defisit ini,kami tidak bisa apa-apa.Dengan defisit ini,sebenarnya simalakama (buat kami-red).Kadang-kadang kita mau ikut reses ini,seperti endak tak endak aja.Cuma reses ini wajib,ini harus kita laksanakan.Kemudian apa yang kami sampaikan ini,apa yang kami tampung,masyarakat mengatakan bahwa kita hanya menampung saja.Tetapi ini lah kami.Kami bukan sebagai pihak eksekutor.Karena yang melekat pada kami hanya ada tiga.Yaitu penganggaran,bikin UU dan pengawasan.Selebihnya kita ada MOU,kemudian disahkan anggaran itu.Dan yang memegang uang itu Pemerintah,bukan kami.Tetapi kita coba supaya bagaimana panjang lidah ini.Kalau tidak,ya begini ini,simalakama buat kami.Tak kala kita mengangkat aspirasi masyarakat,tetapi tidak terealisasi juga.”Papar H.Ambok panjang lebar.(Im).
