Selingga.com (14/12) Dabo. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep menggelar refleksi akhir tahun. Kegiatan refleksi akhir tahun yang digelar pada Rabu (14/12) tadi di ruangan rapat Imigrasi Dabo Singkep tersebut juga merupakan agenda tahunan dari satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia setiap akhir pelaksanaan anggaran. Dalam jalannya refleksi akhir tahun saat itu dipaparkan realisasi anggaran tahun 2022 dengan perbandingan tahun 2021 lalu. Di sini juga terlihat kalau Kantor Imigrasi Dabo juga telah mencapai angka realisasi sebesar 93,09 persen sampai pada akhir November 2022. Angka tersebut kemungkinan akan berada di posisi 98 persen pada akhir Desember 2022 nanti. Tidak hanya itu, terkait dengan keterbukaan informasi publik, pihak Imigrasi Dabo Singkep juga menyempatkan diri memberikan piagam penghargaan kepada beberapa media, salah satunya adalah TV Kepri sebagai media televisi atas kontribusi publikasi informasi keimigrasian dalam keterbukaan informasi publik tahun anggaran 2022. Selain TV Kepri, penghargaan juga diberikan kepada Batam TV, kemudian untuk media online diberikan kepada Kutipan.co dan Batam News.
Plt. Kepala Imigrasi Dabo Singkep, Raden Imam Jati Prabowo usai menggelar kegiatan refleksi akhir tahun saat itu mengatakan kalau penyerapan dari anggaran yang ada tersebut sebagian besarnya digunakan untuk pelayanan publik.
“Terkait dengan kegiatan kami hari ini adalah transparansi anggaran tahun 2022, Dipa Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep sebesar Rp4.620.065.000,00 di mana penyerapan di akhir November 2022 kemarin sudah mencapai sekitar 93,09%. Sebagian besar anggarannya digunakan untuk kegiatan pelayanan publik, pengawasan, dan juga untuk peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan keramahan seperti ruang bermain untuk anak-anak. Kemudian juga ada ruang difabel khusus untuk yang rentan atau lansia yang datang ke Kantor Imigrasi Dabo Singkep ini,” kata Raden Imam Jati Prabowo.
Raden Imam Jati Prabowo menambahkan kalau untuk pelayanan HAM memang menjadi prioritas juga pada Kantor Imigrasi saat ini.
“Jadi, sesuai dengan permintaan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kemenkum HAM, pelayanan HAM ditekankan untuk pelayanan di Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia,” jelas Raden Imam Jati Prabowo.
Plt. Kepala Imigrasi Dabo Singkep ini berharap segala macam bentuk pelayanan yang ada di kantor mereka itu diharapkan nantinya akan terus ditingkatkan pelayanannya seperti pada pelayanan inovasi Si Daing Merantau atau Si Daing Sultan.
“Harapan untuk ke depannya, kami ingin pelayanan terus meningkat, terutama di wilayah kerja Kantor Imigrasi Dabo Singkep. Kemudian untuk pelayanan eazy pasport yang berada di Kantor Imigrasi Dabo Singkep seperti pada layanan Si Daing Merantau akan lebih kita tingkatkan lagi,” kata Raden Imam Jati Prabowo.
Tidak hanya itu, dalam pemaparan sebelumnya juga terlihat kalau untuk saat ini jumlah personel yang ada di Kantor Imigrasi Dabo Singkep masih belum berada pada jumlah yang ideal. Hal tersebut juga menjadi salah satu kendala ketika pihak Imigrasi Dabo Singkep harus turun ke daerah-daerah yang terdiri dari pulau-pulau di Kabupaten Lingga ini guna untuk menerapkan beberapa program kerja yang ada.
“Kami juga mengharapkan personel yang ada di Kantor Imigrasi Dabo Singkep bisa mendapatkan tambahan personel dan menjadi perhatian dari Direktorat Jenderal Imigrasi,” kata Raden Imam Jati Prabowo.
Sementara itu untuk permohonan paspor yang ada sepanjang tahun 2022 ini mencapai 1.271 permohonan. Dari jumlah tersebut, yang telah diterbitkan hingga November 2022 tadi sebanyak 1.199 permohonan. Sisanya belum diambil pemohon atau dibatalkannya permohonan.
Selain terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang meliputi penggunaan anggaran dari masing-masing bidang atau seksi, pelaksanaan refleksi akhir tahun ini juga menginformasikan secara umum pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 mendatang.
Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa turut serta melihat dan mengawasi jalannya pelaksanaan anggaran dalam upaya pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep dan upaya mewujudkan citra positif dalam pelayanan publik keimigrasian kepada masyarakat. (Im).
