Selingga.com (25/12) Jakarta. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Bupati Lingga Muhammad Nizar di Kantor Kementerian Pertahanan, Rabu (24/12). Pertemuan itu, menurut unggahan resmi Kemhan, membahas wacana pemanfaatan lahan latihan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Lingga yang berada dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung rencana investasi pabrik smelter.
Bupati Nizar menyampaikan harapan agar solusi cepat dan tepat dapat dirumuskan sehingga investasi pabrik smelter dapat segera direalisasikan. Pemkab Lingga menilai hadirnya smelter berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui lapangan kerja dan multiplier effect sektor industri.
Dalam pernyataannya, Wamenhan Donny menegaskan dukungan Kementerian Pertahanan terhadap upaya pembangunan ekonomi nasional selama pelaksanaannya selaras dengan kepentingan pertahanan negara. Ia menekankan pentingnya mencari titik temu antara kebutuhan pertahanan dan kepentingan pembangunan ekonomi daerah.
Sebagai langkah konkret, Kemhan bersama unsur TNI dan Pemerintah Kabupaten Lingga menyepakati pembentukan tim terpadu. Tim ini akan melakukan peninjauan lapangan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terkait pemanfaatan lahan latihan TNI tersebut. Hasil kajian tim diharapkan menjadi dasar rekomendasi teknis yang mengakomodasi aspek pertahanan sekaligus memberi ruang bagi investasi strategis.
Kebijakan pemanfaatan lahan milik TNI untuk proyek pembangunan kerap menimbulkan kompleksitas hukum dan operasional, termasuk pengaturan fungsi lahan, kompensasi, serta jaminan kesinambungan fungsi latihan militer. Dengan demikian, pembentukan tim terpadu diharapkan mampu merumuskan skema yang mempertimbangkan semua aspek tersebut agar kedua kepentingan — pertahanan dan pembangunan ekonomi — dapat berjalan beriringan.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada rincian waktu pelaksanaan peninjauan lapangan maupun komposisi resmi tim terpadu yang dibentuk Kemhan, TNI, dan Pemkab Lingga. Pihak kementerian dan pemerintah daerah diperkirakan akan mengumumkan langkah lanjutan menyusul hasil kajian di lapangan.(red)
