Selingga.com(07/03). Komisi III DPRD Kabupaten Lingga kumpulkan seluruh jajaran instansi yang membidangi kesehatan, Senin (6/3), guna membicarakan persoalan kosongnya obat di hampir seluruh Rumah Sakit dan Puskesmas daerah tersebut. Ketua Komisi III DPRD Lingga, Noorden, kekosongan obat ini menimbulkan promblem serius terhadap pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat kabupatennya, terutama peserta program jaminan kesehatan gratis.
Di daerah ini ada dua lembaga yang menyediakan program kesehatan gratis, yakni BPJS dan JKLT. Tapi peserta program ini masih harus keluar biaya lagi untuk membeli obat yang tidak terdapat di rumah sakit. Tentulah itu menjadi keluhan masyarakat, kata dia.
Tadi kami sudah dengar semua keterangan pihak Dinas Kesehatan. Jadi kami minta agar mereka mengatasi, minimal ada solusi jangka pendek dulu lah, ungkapnya.
Pemasalahan kekosongan obat di banyak rumah sakit dan Puskesmas Kabupaten Lingga sejak awal tahun 2017 itu, disebabkan gagalnya kegiatan pelelangan obat-obatan pada tahun 2016 lalu.
Sehingga Pemkab Lingga dianggap memiliki catatan buruk soal kerjasama pengadaan obat tersebut, termasuk soal tunggakan dan janji pembayaran beban hutang pengadaan obat-obatan dengan pihak ketiga yang sulit dilunasi.
Saat ini, Dinkes Lingga sudah mendapatkan pihak ketiga penyedia obat dan tengah menginput E-Katalog tiap jenis obat-obatan yang dibutuhkan rumah sakit dan puskesmas di daerah.
Namun, pihak DPRD Lingga meminta ada solusi lain yang sifatnya jangka pendek, agar masyarakat tidak ikut terbebani persoalan proses pengadaan obat tahunan tersebut.
Dinkes kan sudah ada kerjasama dengan sejumlah apotik lokal. Kita minta mereka meninjau ulang kerjasama tersebut agar obat-obatan ini bisa cepat tersedia lah. Sambil menunggu proses lelang obat yang besar itu, ujar Noorden.
Noorden meyakini, permintaan pihaknya itu bisa menjadi solusi efektif mengatasi masalah kekosongan obat sementara waktu.
Kalau sekiranya pelelangan atau pengadaan obat ini berjalan lambat, itu bisa jadi solusi. Kita berharap jangan sampai obat ini tidak ada sama sekali, tuturnya.
Kalau menyangkut keuangan daerah, janganlah sampai hal itu membuat kinerja dinas kesehatan jadi menurun dan terkesan lambat. Kami minta ini jadi prioritas daerah, tutupnya. (Red)
