Selingga.com (23/07/2025) Daik. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lingga pada Rabu (23/7/2025) menampilkan wajah baru perencanaan daerah: forum yang lebih hangat, inklusif, dan berorientasi pada kelestarian lingkungan. Aula Kantor Bupati berubah menjadi ruang strategi dan visi, di mana seluruh elemen masyarakat duduk sejajar membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lingga 2026.
Kegiatan itu dihadiri oleh jajaran kepala daerah, termasuk Bupati M. Nizar dan Wakil Bupati H. Ir. Novrizal; pimpinan DPRD; Ketua PKK; Ketua Dekranasda; serta tokoh adat, tokoh pemuda, perangkat desa, camat, lurah, tokoh agama, kelompok perempuan, dan perwakilan pemuda. Kehadiran beragam unsur tersebut menjadikan pembahasan lebih dinamis dan representatif.
Musrenbang kali ini juga menghadirkan narasumber dari dunia akademik, Prof. Dr. Ir. Ervizal A.M. Zuhud, MS, guru besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Prof. Ervizal menekankan pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan. “Jika Lingga ingin maju, lingkungannya mesti dijaga,” kata Prof. Ervizal dalam paparan yang lugas dan mudah dipahami.
Pembahasan tidak semata berkutat pada infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Dalam forum itu, konservasi hutan dan laut, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan sumber daya alam mendapat porsi penting. Peserta mengingatkan bahwa pembangunan tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan berisiko jangka panjang, ibarat menanam di tanah longsor.
Model Musrenbang yang mengedepankan keterlibatan luas ini dipandang sebagai praktik demokrasi perencanaan. Para peserta diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran—mulai dari kebijakan yang diusulkan pemerintah hingga dampak nyata yang dirasakan warga di tingkat desa. Suasana diskusi yang terbuka dan partisipatif dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Dengan semangat kebersamaan tersebut, penyusunan RKPD 2026 diharapkan tidak hanya mengejar target pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Musrenbang seperti ini memperlihatkan bahwa proses perencanaan yang demokratis dan berbasis konservasi dapat menjadi jalan tengah bagi pembangunan yang adil dan lestari.(red)
