Selingga.com (17/04) Dabo. Kabupaten Lingga menyimpan potensi tambang yang besar, namun hingga kini belum mampu menjadi pengungkit utama ekonomi daerah. Penyebabnya: ketidakpastian kebijakan pajak dan retribusi yang membuat investor berpikir panjang sebelum menanamkan modal.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lingga, Safaruddin — yang resmi menjabat sejak 25 Maret lalu — mengakui masalah itu dan menyatakan evaluasi kebijakan pajak menjadi prioritas. “Evaluasi dan perbaikan kebijakan pajak menjadi langkah utama kami, untuk memastikan bahwa sistem perpajakan lebih jelas dan adil,” ujarnya.
Kebingungan pelaku usaha berakar dari regulasi yang kerap berubah dan kurangnya transparansi sistem perpajakan. Kondisi ini membuat sektor pertambangan—yang seharusnya menyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)—belum tergarap optimal.
Selain revisi kebijakan, Bapenda berencana menggencarkan program edukasi bagi pelaku usaha agar memahami kewajiban pajak dan prosedur perizinan. Safaruddin menekankan pentingnya kepastian status wajib pajak sebagai dasar membangun iklim investasi yang ramah: “Kami akan terus mengedukasi pelaku usaha agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan yang merugikan pihak manapun.”
Dalam konteks ekonomi global yang fluktuatif dan ketidakpastian harga komoditas akibat perang dagang, Lingga mesti bergerak cepat. Safaruddin menyatakan sinergi antar‑OPD menjadi kunci, mulai dari pendataan ulang wajib pajak hingga penegakan aturan terhadap pelanggar.
“Dengan sistem pajak yang transparan, adil, dan mudah dipahami, kami berharap menciptakan iklim investasi kondusif,” kata Safaruddin. Langkah‑langkah itu diharapkan membuka lembaran baru bagi Lingga: tidak hanya menarik investor, tetapi juga membangkitkan ekonomi lokal melalui pengelolaan potensi tambang yang selama ini kurang optimal.(red)
