Selingga.com (16/03) Dabo. Jejak hitam proses pelelangan proyek mulai sedikit terekspos dengan bergantinya pucuk pimpinan di Kabupaten Lingga ini. Dan Hal yang agak dominan adalah seputar penyetoran upeti untuk mendapatkan paket pekerjaan yang ada. Sehingga pihak kontraktor sedikit kesulitan untuk membangun dengan kualitas yang baik sesuai spek yang ada dari pihak konsultan perencana.
Hal ini dipaparkan secara lugas oleh Wakil Ketua Gapensi Lingga dan juga selaku Direktur dari CV Singkep Pratama,Heri Sukma Dinata kepada Selingga.com di Daik pada Rabu (16/03) tadi.
” Dengan adanya pemerintahan baru sekarang ini,untuk proses pekerjaan serta pengawasan proyek harus lebih diperketat. Dan juga untuk proses pelelangan atau Penunjukkan Langsung (PL) nya harus betul-betul transparan. Dan kepada Pemerintahan yang sekarang ini,setiap SKPD yang melakukan lelang pekerjaan,mereka jangan “minta-minta upeti”. Karena pihak kontraktor tidak akan bisa konsentrasi dalam pekerjaan proyek sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Karena jelaskan,mereka harus setor upeti. Sementara kontraktor pun,mereka harus mendapatkan keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Dulu,ya dulu sekali seperti itu. Dan yang sangat-sangat penting sekali,orang dalam (ASN) jangan lah bermain proyek.”Kata Heri Sukma Dinata.
Dalam paparannya,Wakil Ketua Gapensi ini mengatakan kalau setoran yang diberikan mencapai 10% dari nilai proyek.
” Selama ini,kalau saya memang belum ada yang minta upeti. Karena selama menjadi kontraktor,saya hanya dapat proyek yang kecil-kecil. Dan sifat nya penunjukkan Langsung. Kalau yang besar bukan punya saya,tetapi perusahaan saya saja yang dipinjamkan. Tetapi kalau dari teman-teman kontraktor,kalau untuk proyek yang besar minimalnya mereka minta setoran sebanyak 10% dari nilai proyek. Itu diluar dari pengurusan pencairan dan tetek-bengek yang lainnya lah. Kemudian juga kerja sama antara konsultan pengawas,konsultan perencana dan juga pihak kontraktor harus ditekankan. Karena konsultan perencana selalu lepas tangan dan berharap kepada konsultan pengawas. Ini tidak betul juga. Mereka harus singkron juga antara konsultan perencana dan konsultan pengawasan. Kalau mereka tidak singkron,yang korbannya tetap kontraktor. Kita pihak kontraktor ikut apa yang konsultan perencana gariskan. Tidak tau nya konsultan pengawas tidak mau,padahal sudah dikerjakan. Terpaksalah dibongkar lagi pekerjaan yang ada. Terkendala lagi pekerjaan di lapangan. Padahal CV nya beda. Itu harus ditindak lanjut juga oleh pihak SKPD-SKPD yang ada. Jangan hanya sekedar melelang konsultan pengawas dan perencana,tetapi tidak memikirkan kontraktor pemenang nya ketika dilapangan. Makanya banyak terdapat temuan-temuan. Dan kita berharap juga agar Pemerintah Daerah mengutamakan pengusaha-pengusaha lokal sebelum perusahaan luar berkecimpung didalam. Bukan berarti melarang kontraktor luar untuk masuk,tetapi utamakan lah kontraktor lokal yang mempunyai kompetensi di dalam pekerjaan.”Kata Heri Sukma Dinata,tokoh yang vokal didalam kepengurusan Gapensi Lingga.
Gapensi Lingga memang diharapkan bisa menjadi patner Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pekerjaan yang sipatnya berhubungan dengan jasa kontruksi tersebut. Namun ada juga anggota Gapensi yang mengeluh kalau mereka belum merasakan asosiasi yang mereka naungi sebagai wadah yang memfasilitasi pihak kontraktor dengan Pemerintah Daerah. Jadi terkesan anggota Gapensi Lingga masih juga bergerak sendiri-sendiri untuk mendapatkan pekerjaan kontruksi yang dilelangkan. Ironis nya dalam banyaknya proyek-proyek yang ada,mereka terkadang ada juga yang tidak mendapatkan satu pekerjaan pun. Sementara mereka harus memperpanjang SBU Gapensi mereka.(Im)
