Selingga.com (08/06) Batam. Pemerintah Kabupaten Lingga mengadakan pertemuan dengan BPJS Ketengakerjaan, Cabang Tanjungpinang di Swiss – Belhotel Harbour Bay, Batam, Selasa (07/06/2022). Pertemuan, membahas tentang Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kegiatan diatas sebagai tindaklanjut surat dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/19791/052022 tanggal 02 Mei 2022, perihal Monitoring dan Evaluasi Implementasi Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Bupati Lingga, Muhammad Nizar yang hadir bersama sejumlah kepala dinas di pemerintahan Kabupaten Lingga, menilai kegiatan yang dilaksanakan akan memberikan manfaat, sekaligus meningkatkan kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja formal maupun informal di Kabupaten Lingga.
Pemerintah Kabupaten Lingga, mendukung penuh program-program dari BPJS, terkait kebijakan agar seluruh pekerja ikut dalam BPJS Ketenagakerjaan,
yang menurut Nizar dalam beberapa kasus sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, baik masyarakat nelayan maupun sektor lainnya. Hal ini, justru sejalan, sebagai upaya optimalisasi sesuai dengan Inpres No. 2 tahun 2021.
“Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan terkait pentingnya suatu program sehingga kita bisa berdiskusi untuk menentukan langkah kebijakan kedepan,” kata dia.
Setiap pekerjaan memiliki resiko kecelakaan, sehingga setiap pekerja diarahkan untuk menjamin keselamatan pekerjaannya dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja dimulai dari diri sendiri. Sebab jaminan keselamatan pekerjaan sudah menjadi kebutuhan.
Melihat dari data angkatan kerja yang ada di Kabupaten Lingga, memiliki potensi besar untuk diikutkan dalam kepesertaan BPJS, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah. Masyarakat diarahkan untuk kepesertaan mandiri.
Dari data nelayan, kesanggupan dukungan APBD sudah sebanyak 3000 nelayan terdaftar dalam BPJS. Diharapkan kepesertaan ini menjadi stimulus dengan menarik partisipasi mandiri dari nelayan-nelayan lain yang belum terdaftar kepesertaanya juga keberlangsungan pembayaran iuran.
“Agar tidak menjadi sia-sia, kepesertaan yang tidak aktif akibat keterbatasan kesanggupan Pemkab, oleh karena itu diharapkan dukungan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan sosialisasi agar nelayan melanjutkan secara mandiri,” lanjut dia.
Untuk tenaga pendidik dan kependidikan, baik PNS dan GTT sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, menyusul kepesertaan untuk guru komite dan tenaga honorer maupun staff di koordinator wilayah (korwil) pendidikan. Begitu juga pada tenaga harian lepas (THL) Petugas Kebersihan dan pekerja pada sektor tambang.
“Beberapa waktu yg lalu BSU (Bantuan Subsidi Upah) dari Kementerian Tenaga Kerja bagi peserta, dan langsung dirasakan manfaat bagi THL di Lingkungan Pemkab Lingga, meski beberapa tidak dapat dikarenakan datanya tidak valid, hal ini juga harus menjadi perhatian Dinas Terkait untuk segera memvalidasi data tersebut” terang dia.
Pemerintah Kabupaten Lingga juga berharap, adanya regulasi atau peraturan khusus yang mengatur terkait perlindungan sosial ketenagakerjaan di Lingga, terutama dibidang jasa kontruksi.
Anjuran K3, dianjurkan untuk diasuransikan. Namun saat ini, hanya dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kecil sebagian besar belum melaksanan. Jika ada aturan yang tegas hal tersebut bisa menjadi salah satu persyaratan di dalam proses tender proyek-proyek di Daerah
Kepala BPJS Ketengakerjaan Cabang Tanjungpinang, Sri Sudarmadi memaparkan, berdasarkan data yang dilansir BPS, penduduk Kabupaten Lingga 44 ribu jiwa merupakan angkatan kerja dimana 42 ribu jiwa sudah bekerja, artinya jika dipersentasekan mencapai 96 persen, yang terdiri dari pegawai dan wiraswasta.
Menurut Sri Sudarmadi, Lingga punya persentase yang sangat tinggi sehingga memiliki potensi besar untuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
“Memang dengan kondisi struktur APBD saat ini, tidak mudah untuk menanggung semua. BPJS akan segera follow up untuk sosialisasi mandiri dan skema lain dari CSR perusahaan,” kata dia.(red/rils)
