Selingga.com (24/06) Dabo. BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang bersama Pemkab Lingga menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemkab Lingga yang digelar pada Rabu (24/06) tadi di Hotel One, Dabo, Kabupaten Lingga. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Sri Sudarmadi, usai kegiatan mengatakan kalau evaluasi yang dilakukan terhadap non-ASN tersebut untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial di lingkungan Pemkab Lingga.
“Pada hari ini kami bersama Sekda Lingga, OPD terkait, dan juga pihak kecamatan, melakukan evaluasi dari program yang sudah dicanangkan dari pemerintah bersama kami untuk memberikan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada non-ASN yang ada di lingkungan Kabupaten Lingga, termasuk perangkat desa dan juga untuk nelayan. Jadi, untuk nelayan sudah ada program yang nantinya akan ditalangi pembiayaannya oleh anggaran pemerintah. Sampai saat ini sudah ditetapkan ada 10.000, namun kemarin ada kendala sedikit karena harus mematuhi protokol Covid-19, sehingga ada yang harus kita carikan solusi secepatnya karena ini menyangkut kepada perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi,” kata Sri Sudarmadi.
Sri Sudarmadi mengatakan kalau saat ini baru ada sekitar 35% saja angkatan kerja yang sudah mengikuti sebagai peserta dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
“Untuk peserta di Kabupaten Lingga ini, sekitar 35% dari angkatan kerja yang ada. Jadi, kita akan tingkatkan terus karena ini merupakan program negara untuk rakyat. Untuk target, seharusnya seluruh pekerja ini masuk sesuai dengan amanah undang-undang,” kata Sri Sudarmadi.
Sri Sudarmadi menambahkan kalau distribusi penduduk yang tersebar di pulau-pulau yang ada di wilayah Kabupaten Lingga merupakan kendala yang ada saat ini dalam memenuhi target kepesertaan ketenagakerjaan, sehingga mereka memerlukan dukungan pemerintah daerah untuk membantu memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kendalanya ada, cukup banyak, terutama sebaran distribusi penduduk yang ada di sini yang ada di pulau-pulau yang berjauhan, ada sekitar 600 pulau dan ini merupakan tantangan yang luar biasa serta ada juga keterbatasan dari sisi kita, sehingga kita minta dukungan penuh dari pemerintah juga untuk membantu mensosialisasikan ini kepada masyarakat,” kata Sri Sudarmadi.
Sementara itu, Sekda Lingga, Juramadi Esram mengatakan kalau pihaknya memberikan dukungan terhadap program dari pihak BPJS tersebut.
“Kita selaku pemerintah daerah tentunya mendukung program dari pada BPJS karena ini punya pemerintah juga, apalagi ini untuk melindungi masyarakat kita. Terkait tadi disampaikan kendala yang ada, ke depannya kita berupaya agar semakin banyak angkatan kerja kita yang mengikuti BPJS ini, termasuk aparatur desa,” kata Juramadi Esram.
Untuk itu juga, Juramadi mengatakan kalau pihaknya meminta para camat untuk membantu meyakinkan aparatur yang ada di desa.
“Sampai sekarang baru sekitar 35% yang mengikuti itu dan tadi kita mendorong para camat untuk bisa meyakinkan kepala desa untuk mengikutkan semua aparatur desanya dan ini tidak memakai dana pribadinya, tetapi memakai dana pemerintah dalam hal ini melalui APBD. Mereka menganggarkan dengan dana yang tidak besar tetapi manfaatnya sangat besar,” kata Juramadi Esram.
Terakhir, Sekda Lingga ini berharap kemitraan yang ada antara Pemkab Lingga dan pihak BPJS Ketenagakerjaan tetap bisa berlangsung dengan baik.
“Kita berharap hubungan yang bagus terus meningkat dan terus berlanjut dengan kerja sama yang baik. Karena BPJS ini, mereka langsung jemput bola dan kita merasa terbantu. Mereka juga bersama-sama pemerintah daerah untuk turun mengedukasi masyarakat, terutama pada angkatan kerja untuk mengikuti program jaminan ketenagakerjaan ini. Saat ini ada dua, jaminan kecelakaan ketenagakerjaan dan jaminan kematian,” kata Juramadi Esram. (Im).
