Selingga.com (10/11) Dabo. Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang kian kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk memperkuat fondasi fiskal secara lebih terencana. Kondisi ini turut menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, yang kini tengah merumuskan sejumlah strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjelang tahun anggaran 2026. Di tengah dinamika kebutuhan pembangunan dan keterbatasan fiskal, Bapenda Lingga menempatkan penguatan tata kelola pendapatan sebagai prioritas utama.
Sebagai institusi yang menjadi tulang punggung penerimaan daerah, Bapenda Lingga memahami bahwa PAD bukan sekadar komponen angka dalam APBD, melainkan instrumen vital untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Infrastruktur, layanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat bergantung pada kapasitas fiskal yang sehat. Karena itu, langkah strategis yang tengah dipersiapkan diarahkan pada penciptaan sistem pendapatan yang lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Memetakan Tantangan Fiskal dengan Perencanaan yang Lebih Terukur
Kepala Bapenda Lingga, Safarudin, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan potensi dan tantangan fiskal yang akan dihadapi pada 2026. Menurutnya, sejumlah sektor telah menjadi fokus untuk digarap secara lebih intensif, mulai dari pembenahan tata kelola pajak daerah, penyempurnaan sistem pendataan, hingga peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2026, Bapenda Lingga terus berupaya meningkatkan PAD secara optimal dan berkelanjutan. Kami menekankan pentingnya sinergi antara inovasi sistem, disiplin administrasi, dan partisipasi aktif masyarakat,” ujar Safarudin pada 10 November 2025.
Pernyataan ini menegaskan bahwa penguatan pendapatan bukan hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kolaborasi berbagai pihak. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak daerah menjadi faktor pendukung yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan PAD.
Sektor Pajak Air Tanah Menjadi Sorotan
Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah pengelolaan pajak air tanah. Potensi yang besar dalam pemanfaatan air tanah, terutama oleh pelaku usaha, dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan apabila dikelola secara tertib dan terpantau.
Penguatan administrasi, pendataan, serta pengawasan pemanfaatan air tanah akan menjadi langkah pertama yang ditempuh. Selain itu, Bapenda memastikan bahwa setiap pemanfaatan air tanah mengikuti ketentuan dan izin yang berlaku, sehingga dapat memberikan kontribusi positif serta berkelanjutan bagi pendapatan daerah.
Upaya ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, di mana aspek ekonomi dan lingkungan dikelola secara berimbang.
Peran Strategis Tenaga PK3 dalam Menjangkau Wilayah Kepulauan
Dengan karakter wilayah Lingga yang terdiri dari pulau-pulau, pendataan lapangan menjadi tantangan tersendiri. Di sinilah keberadaan tenaga PK3 (Petugas Kolektor Kecamatan dan Kelurahan) memainkan peran penting. Tenaga ini menjadi garda terdepan dalam pengumpulan informasi, pendataan objek pajak, hingga sosialisasi kepada masyarakat.
“Keberadaan tenaga PK3 sangat penting dalam mendukung pendataan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga seluruh potensi pajak dan retribusi daerah dapat tertangani dengan baik,” jelas Safarudin.
Tenaga PK3 juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah. Penyampaian informasi terkait kewajiban perpajakan, prosedur administrasi, hingga penyelesaian kendala teknis dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui keberadaan mereka.
Dengan cakupan wilayah Lingga yang luas dan kepulauan, kehadiran PK3 tidak hanya memudahkan pengawasan tetapi juga memastikan setiap potensi pendapatan dapat tergarap secara efektif.
Transformasi Digital: Menghadirkan Pelayanan Pajak yang Lebih Modern
Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bapenda Lingga menempatkan transformasi digital sebagai salah satu poros utama strategi peningkatan PAD.
“Melalui penerapan teknologi dan digitalisasi, proses pengumpulan pajak dan retribusi dapat lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Safarudin.
Langkah ini mencakup digitalisasi data pajak, penyediaan kanal pembayaran daring, hingga optimalisasi aplikasi layanan sebagai sarana konsultasi dan verifikasi. Dengan sistem digital, masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan tatap muka untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Digitalisasi juga berdampak langsung pada peningkatan transparansi. Masyarakat dapat memperoleh informasi secara cepat dan jelas, sementara pemerintah daerah memiliki akses terhadap data yang lebih terstruktur untuk proses perencanaan dan evaluasi.
Membangun Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan
Penguatan PAD tidak dapat dilakukan oleh Bapenda semata. Kolaborasi dengan berbagai pihak—masyarakat, pelaku usaha, lembaga vertikal, hingga perangkat desa—menjadi elemen yang menentukan keberhasilan.
Bapenda Lingga membuka ruang dialog dan kerja sama dalam berbagai bentuk, mulai dari sosialisasi perpajakan, pendataan bersama, hingga penyelesaian kendala administratif yang dihadapi wajib pajak. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga mitra dalam meningkatkan pendapatan daerah.
“Upaya ini bukan hanya soal penerimaan pajak semata, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan,” tegas Safarudin.
Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah berharap kesadaran pajak masyarakat meningkat dan potensi pendapatan dapat dioptimalkan tanpa menambah beban baru bagi warga.
Komitmen untuk Lingga yang Lebih Baik
Berbagai strategi yang disiapkan menunjukkan komitmen Bapenda Lingga untuk memperkuat fondasi fiskal dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional. Peningkatan PAD dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan daerah.
Pendapatan yang kuat akan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, pemerataan pendidikan, hingga program-program pemberdayaan masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang sedang dipersiapkan, Bapenda Lingga optimistis dapat menghadapi tantangan fiskal pada 2026. Lebih dari itu, seluruh upaya ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lingga, sekaligus memperkuat ketahanan fiskal daerah di masa mendatang.(adv)
