Selingga.com (12/11) Daik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lingga menggelar rapat paripurna dengan agenda Permintaan Persetujuan/Kesepakatan Bersama serta Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026, Rabu (12/11).
Dalam rapat tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lingga menyepakati arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lingga, Yudi Saputra, SH, menyampaikan bahwa hasil pembahasan di tingkat komisi bersama mitra kerja menghasilkan sejumlah kesimpulan strategis.
“Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021–2026 dijadikan dasar penyusunan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2026,” ujar Yudi dalam laporannya.
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan tahun 2026 akan berfokus pada penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2026 mencakup empat sektor utama, yakni:
1. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar yang efisien dan efektif,
2. Peningkatan produktivitas ekonomi,
3. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, serta
4. Penguatan kebudayaan dan ketahanan sosial masyarakat.
Lebih lanjut, Yudi menyampaikan bahwa estimasi awal KUA dan PPAS APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp851,49 miliar. Setelah pembahasan bersama, terjadi penambahan sebesar Rp12 miliar, sehingga total estimasi menjadi Rp863,49 miliar.
“Total anggaran pendapatan dan belanja hasil harmonisasi dan finalisasi antara Banggar bersama TAPD akan dijadikan acuan dalam penyusunan nota keuangan Bupati serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2026,” kata Yudi.
Rancangan nota keuangan dan Ranperda APBD 2026 tersebut dijadwalkan akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Lingga berikutnya.(red)
