Selingga.com (19/09) Daik. Balai Adat Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau mendadak menjadi titik temu pegiat budaya, akademisi, dan perwakilan masyarakat adat pada 17–18 September 2025. Mereka berkumpul dalam lokakarya bertajuk “Budaya Lingga Menuju Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia” untuk mencari langkah konkret menjaga dan mengangkat khazanah budaya Lingga ke tingkat nasional bahkan internasional.
Acara yang digagas pegiat budaya Lazuardy itu menghadirkan sekitar 30 peserta dari berbagai kalangan. Nuansa pertemuan terasa hangat namun serius—lebih menyerupai arena adu gagasan produktif ketimbang sekadar diskusi ilmiah. Narasumber utama antara lain Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga Zalmidri, SE.Par; pegiat budaya Darwani; serta Lazuardy sendiri.
Pesan yang berulang dari para pemateri tegas: pelestarian budaya bukan hanya urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif masyarakat. “Tugas merawat warisan budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran serta masyarakat,” kata Zalmidri di hadapan peserta.
- Fokus penguatan identitas: Para peserta menyoroti pentingnya menjadikan tradisi, kesenian, dan kuliner Lingga sebagai medium penguatan jati diri daerah.
- Partisipasi masyarakat: Semua narasumber sepakat bahwa tanpa keterlibatan aktif warga, upaya pengajuan WBTB akan sulit berkelanjutan.
- Dukungan kelembagaan: Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV memberikan dukungan penuh selama penyelenggaraan lokakarya, yang dinilai krusial oleh penyelenggara.
Isu kuliner menjadi topik yang paling menggugah perhatian peserta. Lazuardy menilai makanan tradisional Lingga merupakan medium paling efektif untuk memperkenalkan budaya kepada khalayak luas. “Ke depan, kuliner khas Lingga perlu kembali diperkenalkan kepada masyarakat luas. Sebab makanan bukan hanya soal rasa, tapi juga sarat nilai budaya dan sejarah,” ujarnya.
Selain itu, lokakarya juga membahas aspek teknis pengajuan nominasi WBTB ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Lazuardy memaparkan prosedur dan persyaratan administrasi supaya masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, melainkan pelopor yang aktif mengusulkan dan merawat tradisi lokal.
Dari diskusi muncul sejumlah rekomendasi awal, antara lain:
- penyusunan dokumen pengusulan WBTB yang melibatkan tokoh adat, budayawan, dan masyarakat;
- program revitalisasi kuliner tradisional melalui pelatihan dan promosi UMKM;
- pameran budaya dan pertunjukan seni sebagai sarana edukasi publik;
- pembentukan tim lokal untuk menjaga kontinuitas program setelah lokakarya.
Penyelenggara berharap lokakarya dua hari ini menjadi langkah awal yang konkret untuk menghidupkan kembali tradisi khas Lingga, memperkuat identitas daerah, serta membuka jalan menuju pengakuan warisan budaya yang lebih luas. Tanpa sinergi antara komunitas lokal dan dukungan institusi, upaya itu berisiko berhenti di ranah wacana.
“Kita tidak hanya menjaga, tetapi juga mengangkat nilai budaya Lingga ke tingkat nasional bahkan internasional,” tegas Lazuardy menutup sesi lokakarya, menandai tekad kolektif untuk menerjemahkan gagasan menjadi aksi nyata. (red)
