Selingga.com (04/05) Dabo. Hasil Rapid test terhadap 10 ODP di Lingga, telah selesai dilakukan. Berdasarkan hasil rapid test terakhir, 10 ODP Lingga tersebut menunjukan hasil non reaktif semuanya. Namun sejak tanggal 3 Mei 2020 kemarin, jumlah ODP di Lingga bertambah 1 orang. Dinas Kesehatan Lingga, melalui Kabid Bidang P2P, Fazinawati, mengatakan kalau penambahan 1 orang ODP tersebut, merupakan warga Kecamatan Selayar, yang baru pulang dari Batam sebelumnya.
“Untuk 10 ODP yang berada di Kabupaten Lingga, sudah selesai dalam pemantauan, dan dengan hasil rapid tes, non reaktif semuanya. Kemudian untuk penambahan ODP yang kemarin, tanggal 3 Mei 2020, itu adalah pelaku perjalanan dari Batam, dan berada di Kecamatan Selayar. Dia ditetapkan ODP sejak tanggal tersebut, kemudian akan kita pantau 14 hari kemudian. Beliau pulang ke Kecamatan Selayar, pada tanggal 24 April 2020, dengan gejala batuk, demam, dan pilek. Karena ada gejala tersebut, maka pada tanggal 02 Mei 2020, ditetapkan sebagai ODP,” kata Fazinawati, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Senin (04/05) di Dabo, Kabupaten Lingga.
Meski 10 orang ODP sebelumnya telah dinyatakan non reaktif, namun Fazinawati mengatakan kalau jumlah ODP di Lingga, dalam laporan ke provinsi dan pusat, tetap berjumlah 11 orang.
“Perhari ini (Senin, 04/05), ODP kita tetap bertambah menjadi 11. Kenapa disitu kita tetap 11, karena kita tidak bisa menghapus yang lalu. Jadi laporan ODP kita ke provinsi maupun pusat, itu komulatif. Hanya yang membedakan nanti, selesai pemantauan sebanyak 10, kemudian yang dalam proses pemantauan berjumlah 1,” jelas Fazinawati.
Fazinawati juga menerangkan, kalau pihaknya juga mendapat laporan masih adanya penumpang sisipan yang masuk dari jalur pelabuhan tidak resmi.
“Mudah-mudahan data kita tidak bertambah. Tidak tahulah kedepannya, karena masih ada waktu 14 hari kedepan bagi yang melakukan perjalanan kemarin. Apalagi kami mendapat laporan, masih ada sisipan penumpang-penumpang yang lewat jalur yang ilegal. Itu mungkin nantinya, mohon kerjasama dari seluruh Tim Gugus, mungkin juga minta bantu kepada kawan-kawan media, seperti apa penertiban untuk pelaku perjalanan yang melalui pelabuhan-pelabuhan yang ilegal,” kata Fazinawati.
Namun Fazinawati mengaku, meski ada yang masuk melalui pelabuhan tidak resmi, pihaknya masih bisa mendapatkan data untuk itu.
“Tetapi rata-rata yang masuk tidak lewat pelabuhan yang legal, kita tetap dapat data untuk itu, dari kawan-kawan kita yang berada di bawah,” jelas Fazinawati.
Terkait dengan kepulangan mahasiswa beberapa waktu yang lalu, Fazinawati mengatakan kalau mereka telah melakukan pemantauan sejak kepulangan tersebut.
“Untuk mahasiswa yang jumlahnya hampir 300, itu tetap kita lakukan pemantauan dari sejak kepulangan mereka. Seandainya mereka pada saat itu tidak ada gejalanya, tetapi tetap kita edukasi. Kita pemantauan, isolasi mandiri di rumah selama 14 hari,” kata Fazinawati.
Disinggung cara pemantauan, Fazinawati mengatakan kalau pihaknya punya Tim Surveilans di setiap Puskesmas, untuk melakukan pemantauan. Fazinawati juga mengatakan kalau para mahasiswa tersebut tidak termasuk dalam kategori ODP.
“Sistim pemantauan, masing-masing di wilayah kerja Puskesmas, dimana pelaku perjalanan tersebut tinggal. Kita punya tim di Puskesmas masing-masing, Tim Surveilans namanya. Jadi, mereka yang bergerak. Di Puskesmas juga punya Tim Gugus sendiri. Kalau status mahasiswa, tetap sebagai pelaku perjalanan beresiko, namanya. Dia bukan ODP,” kata Fazinawati.
Terakhir, Fazinawati menambahkan, kalau penetapan ODP, mereka menyesuaikannya dengan pedoman dari pihak Kemenkes.
“Kita menetapkan seorang itu ODP, ada menyesuaikan pedoman dari Kemenkes. Semua data pelaku perjalanan, apabila dia melewati pelabuhan legal, itu kita dapatkan. Jadi, data dari mahasiswa tersebut, sudah kita punya, desa punya, kecamatan punya, dan Puskesmas,” kata Fazinawati. (Im).
