Selingga.com (22/05) Daik.Wakil Ketua 1 DPRD Lingga,Kamarudin Ali minta Bupati Lingga melakukan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelolaan pencairan keuangan di Lingga. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, realisasi pembangunan yang telah diprogramkan saat ini, baru mencapi 13,25 persen. Penyebab utama lambatnya program pembangunan yang dilakukan, salah satunya pencairan anggaran yang tersendat.
Bupati perlu melakukan evaluasi pejabat bagian keuangan. Karena, terlambatnya pencairan merupakan salah satu sebab lambatnya program pembangunan dilakukan oleh OPD terkait, ungkapnya, kepada awak media, Senin, (22/05/2017).
Jika kondisi ini terus dibiarkan, kata Kamarudin, dikuatirkan hingga akhir tahun ini, program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD Lingga, tidak berjalan dengan maksimal. Bila hal ini terjadi, akan dapat merusak citra Pemkab Lingga secara keseluruhan.
Dilanjutkan, selain kinerja OPD pengelolaan keuangan, dirinya juga menilai banyak pimpinan OPD yang belum maksimal melakukan program kerja, yang telah ditetapkan. Tentunya, hal ini juga harus menjadi perhatian Bupati Lingga, untuk segera menggganti pimpinan OPD yang tidak mampu melakukan tugas yang dibebankan.
Jika daya serap pembangunan tidak sampai 75 persen hingga akhir tahun, target Bupati Lingga untuk mendapatkan predikat tanpa pengecualian dari BPK, tidak akan tercapai. Dan berbagai program pembangunan untuk rakyat, juga akan tersendat. Hingga, harus ada upaya melakukan evaluasi menyeluruh untuk pimpinan OPD, terangnya.
Pria yang akrab disapa Wak Den ini berharap, dengan dilakukan evaluasi akan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang benar-benar mampu melaksanakan beban tugas yang diberikan, hingga program pembangunan berjalan dengan maksimal.
Hal ini, sesuai dengan arahan Bupati saat pelantikan, bahwa akan dilakukan evaluasi bagi pejabat yang kinerjanya lemah, imbuhnya.
