Selingga.com (20/01) Dabo. Meskipun merupakan kewenangan pihak provinsi, Komisi I DPRD Lingga melalui ketuanya, Rony Kurniawan, ingin mengetahui sejauh apa legalitas perusahaan-perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Lingga saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi I DPRD Lingga ini, saat ditemui di Dabo, pada Senin (20/01) tadi.
“Intinya, kita sebagai anggota DPRD Kabupaten Lingga ini, setidaknya mengetahui sejauh apa legalitas perusahaan dan selama inikan asumsi masyarakat terkadang timbul praduga terkait apakah perusahaan-perusahaan ini sudah lengkap suratnya (izin-red) atau ada yang belum. Biarpun ini kewenangan pihak provinsi, tetapi paling tidaknya, ini “rumah kita” dan kami sebagai anggota DPRD, setidaknya masyarakat akan mempertanyakan kenapa kami diam saja, apa saja yang dikerjakan oleh anggota DPRD, terkait hal ini. Itu juga yang kami rasakan,” kata Rony.
Untuk itu, Rony Kurniawan minta perusahaan-perusahaan yang ada, agar dapat diketahui sejauh mana mana legalitas yang ada.
“Karena itu kami anggota DPRD ini ingin membiaskan bahasa, bahwa perusahaan-perusahaan tambang ini yang mana mempunyai legalitas yang jelas, jadi tahu. Untuk itulah kami minta legalitasnya jelas, biar tidak ada prasangka-prasangka yang tidak bagus ke depannya,” jelas Rony Kurniawan.
Selain itu, terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Ketua Komisi I ini juga ingin mengetahui sejauh apa kontribusi yang diterima oleh daerah dengan adanya penambangan tersebut.
“Bicara PAD, karena ini menyangkut hal tersebut, kita juga mau tahu juga kejelasan untuk kontribusinya. Apakah di peraturan baru ini ada pembagian ke pihak ketiga atau bagaimana. Kita di daerah ini ingin tahu juga. Sejauh ini belum ada masuk ke DPRD Lingga, perusahaan-perusahaan apa saja karena ini masuk ke wilayah provinsi (terkait izin-red) tadi,” kata Ketua Komisi I DPRD Lingga ini.(Im).
