Selingga.com (25/02) Dabo. Belum dibayarnya uang asuransi PNS Lingga beberapa waktu lalu oleh pihak Asuransi AJB (Asuransi Jiwa Bersama) Idaman Kecelakaan, memaksa seorang mantan Anggota Dewan periode sebelumnya angkat bicara. Pernah menjabat sebagai Anggota DPRD sebelumnya,Rudi Purwonugroho,S.H cukup memahami alur permasalahan yang ada.
Hal tersebut disampaikan politisi dari PAN ini kepada pihak media pada Rabu (25/02) tadi di Dabo.
” Untuk asuransi ini,diluar dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,semuanya masuk ke Sekretariat Daerah. Di Sekretariat Daerah inilah yang bermasalah. Yang belum clear itu di Sekretariat Daerah inilah. Kalau diverifikasi,ternyata ada lebih kurang 258 PNS yang “nol rupiah”. Artinya uang PNS yang dipotong dari uang Tunda mereka sebesar Rp.100.000 perbulan itu tidak disetorkan ke pihak asuransi. Jadi prosesnya bisa masuk ke ranah penggelapan. Dan pihak asuransi minta di clearkan dulu. Ini kan berarti menghambat jadinya. Orang (PNS) yang sudah selesai atau clear,kenapa tidak diselesaikan dulu oleh pihak asuransi. Dan kemudian pihak asuransi akan membayar atau mengembalikan duit yang sudah diprint dan sudah dibayarkan oleh PNS itu hanya kisaran 70%-80% saja dari jumlah dana yang disetorkan. Tentunya pihak PNS menolak. Karena kalau kita menyimpan uang di bank,bahkan bertambah,dapat bunganya. Dan uang yang masuk diasuransi,tentu di putar oleh mereka.”Kata Rudi.
Sosok yang cukup vokal ini juga menyarankan kalau PNS yang memang sudah disetorkan dan sudah clear,pihak asuransi mensegerakan prosesnya.
” Saran saya,mana pegawai yang sudah menyetor atau sudah clear tadinya,segeralah diselesaikan prosesnya. Yang sudah clear pendataan dan tidak ada masalah,kenapa mesti ditahan-tahan. Itu kan kewajiban pihak asuransi untuk menyelesaikannya. Kedepannya kita akan coba pertanyakan lagi MOU antara pihak asuransi dengan pihak Pemkab. Karena waktu masa saya di Dewan dulu,saya cukup mengetahui persis tentang MOU dari pihak asuransi yang masa itu diwakili oleh Encik Ridwan dengan pihak Pemkab Lingga yang diwakili oleh Bupati dan Penanggung Jawab di lapangan pada masa itu Pak Sekda nya,Pak Taher. Dengan asuransinya setiap PNS itu tiap bulannya menyetorkan uang Rp.100.000 yang langsung dipotong dari Tunjangan Daerah selama 1 tahun,dan mereka mendapatkan Rp. 1.200.000. Saat itu,manakala ada pegawai yang mundur,dia hanya diberikan untuk 7 bulan saja dari 12 bulan seluruhnya. Tetapi setelah tentang waktu dan perkembangan selanjutnya,MOU itu tidak lagi menggunakan polish tunggal. Tetapi ada juga pegawai yang memegang polish. Kalau dulu 1 saja,atas nama Bupati. Maka nya waktu berita ini mulai naik,saya sudah ingatkan kepada kawan-kawan,coba dipanggil pengelola asuransi ini. Saya ada kecendrungan dan kekhawatiran saya,bahwa uang yang dipotong dari pegawai ini,tetapi tidak disetorkan (kepada pihak asuransi). Kalau terjadi seperti ini,berarti ada penggelapan.”Papar Rudi panjang lebar.
Tidak cukup sampai disitu,tokoh vokal yang sangat familiar dengan awak media ini juga menambahkan kalau dirinya baru menerima informasi adanya PNS yang tidak terdaftar sebanyak 258 orang.
” Verifikasi terakhir,Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah clear datanya. Nama by name dengan by asuransi nya cocok,klop. Jadi tidak ada persoalan. Selebihnya masuk kedalam kelompok Sekda,yang didalamnya terdiri dari Sekwan,SKPD,Kecamatan dan segala macamnya. Tadi pun saya dapat informasi bahwa telah ditemukannya sekitar 258 PNS yang tidak terdaptar. Seharusnya pihak asuransi ini pun harus bijak juga. Yang sudah clear kenapa tidak diselesaikan. Jangan hanya menunggu yang bermasalah itu. Kasihan lah sama yang sudah clear. Dan yang aman di Sekretariat Daerah itu sebanyak 477 orang PNS dari total seluruh PNS. Jadi ada 477 + 253 = 730 orang. Ini lah yang ikut asuransi dari pihak Sekretariat Daerah yang terdiri dari beberapa SKPD,Sekwan dan Camat.”Terang Rudi Purwonugroho kepada pihak media.(Im).
Hal tersebut disampaikan politisi dari PAN ini kepada pihak media pada Rabu (25/02) tadi di Dabo.
” Untuk asuransi ini,diluar dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan,semuanya masuk ke Sekretariat Daerah. Di Sekretariat Daerah inilah yang bermasalah. Yang belum clear itu di Sekretariat Daerah inilah. Kalau diverifikasi,ternyata ada lebih kurang 258 PNS yang “nol rupiah”. Artinya uang PNS yang dipotong dari uang Tunda mereka sebesar Rp.100.000 perbulan itu tidak disetorkan ke pihak asuransi. Jadi prosesnya bisa masuk ke ranah penggelapan. Dan pihak asuransi minta di clearkan dulu. Ini kan berarti menghambat jadinya. Orang (PNS) yang sudah selesai atau clear,kenapa tidak diselesaikan dulu oleh pihak asuransi. Dan kemudian pihak asuransi akan membayar atau mengembalikan duit yang sudah diprint dan sudah dibayarkan oleh PNS itu hanya kisaran 70%-80% saja dari jumlah dana yang disetorkan. Tentunya pihak PNS menolak. Karena kalau kita menyimpan uang di bank,bahkan bertambah,dapat bunganya. Dan uang yang masuk diasuransi,tentu di putar oleh mereka.”Kata Rudi.
Sosok yang cukup vokal ini juga menyarankan kalau PNS yang memang sudah disetorkan dan sudah clear,pihak asuransi mensegerakan prosesnya.
” Saran saya,mana pegawai yang sudah menyetor atau sudah clear tadinya,segeralah diselesaikan prosesnya. Yang sudah clear pendataan dan tidak ada masalah,kenapa mesti ditahan-tahan. Itu kan kewajiban pihak asuransi untuk menyelesaikannya. Kedepannya kita akan coba pertanyakan lagi MOU antara pihak asuransi dengan pihak Pemkab. Karena waktu masa saya di Dewan dulu,saya cukup mengetahui persis tentang MOU dari pihak asuransi yang masa itu diwakili oleh Encik Ridwan dengan pihak Pemkab Lingga yang diwakili oleh Bupati dan Penanggung Jawab di lapangan pada masa itu Pak Sekda nya,Pak Taher. Dengan asuransinya setiap PNS itu tiap bulannya menyetorkan uang Rp.100.000 yang langsung dipotong dari Tunjangan Daerah selama 1 tahun,dan mereka mendapatkan Rp. 1.200.000. Saat itu,manakala ada pegawai yang mundur,dia hanya diberikan untuk 7 bulan saja dari 12 bulan seluruhnya. Tetapi setelah tentang waktu dan perkembangan selanjutnya,MOU itu tidak lagi menggunakan polish tunggal. Tetapi ada juga pegawai yang memegang polish. Kalau dulu 1 saja,atas nama Bupati. Maka nya waktu berita ini mulai naik,saya sudah ingatkan kepada kawan-kawan,coba dipanggil pengelola asuransi ini. Saya ada kecendrungan dan kekhawatiran saya,bahwa uang yang dipotong dari pegawai ini,tetapi tidak disetorkan (kepada pihak asuransi). Kalau terjadi seperti ini,berarti ada penggelapan.”Papar Rudi panjang lebar.
Tidak cukup sampai disitu,tokoh vokal yang sangat familiar dengan awak media ini juga menambahkan kalau dirinya baru menerima informasi adanya PNS yang tidak terdaftar sebanyak 258 orang.
” Verifikasi terakhir,Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sudah clear datanya. Nama by name dengan by asuransi nya cocok,klop. Jadi tidak ada persoalan. Selebihnya masuk kedalam kelompok Sekda,yang didalamnya terdiri dari Sekwan,SKPD,Kecamatan dan segala macamnya. Tadi pun saya dapat informasi bahwa telah ditemukannya sekitar 258 PNS yang tidak terdaptar. Seharusnya pihak asuransi ini pun harus bijak juga. Yang sudah clear kenapa tidak diselesaikan. Jangan hanya menunggu yang bermasalah itu. Kasihan lah sama yang sudah clear. Dan yang aman di Sekretariat Daerah itu sebanyak 477 orang PNS dari total seluruh PNS. Jadi ada 477 + 253 = 730 orang. Ini lah yang ikut asuransi dari pihak Sekretariat Daerah yang terdiri dari beberapa SKPD,Sekwan dan Camat.”Terang Rudi Purwonugroho kepada pihak media.(Im).
