Rudy,"Kalau tidak bersuara,hengkang saja dari Dapil kita"

Selingga.com (15/02) Dabo.Dengan plafon pagu dari Alokasi Anggaran Pemerintah Provinsi Kepri di angka Rp.16 milyar untuk tahun ini,membuat Kabupaten Lingga benar-benar harus “tiarap” dalam merealisasi beberapa program prioritas yang telah ada sebelumnya.Untuk itu juga sebelumnya melalui rilis yang ada,Alias Wello selaku Bupati Lingga meminta kepada Dinas PU nya untuk menolak semua plafon pagu dari pihak Pemprov Kepri tersebut.
Tidak hanya sebatas Bupati Lingga yang terpaksa harus mengeluarkan kekecewaan bercampur dengan “marah”,angka belasan milyar tersebut pun akhirnya memicu tanggapan beberapa kalangan di Kabupaten Lingga.Salah satu nya pun muncul dari mantan anggota Legislatif Lingga.
” Ya,perlakuan Provinsi Kepri terhadap kita ini,sudah sangat keterlaluan.Dulu RT/RW tidak diselesaikan,jadi tertunda kita.Begitu juga dengan beberapa persoalan-persoalan lainnya.Dengan kondisi Lingga yang APBD nya kecil ini,sebenarnya dia meminta perhatian yang lebih kan.Karena Lingga ini masih menjadi bahagian dari Provinsi Kepri.”Kata Rudy Purwonugroho yang saat ini menjabat selaku Tenaga Ahli Bidang Pendidikan dan Kesehatan kepada pihak media pada Rabu (14/02) tadi di Dabo,ikut mengomentari permasalahan yang ada.
Rudi pun melihat kalau kontribusi yang ada,tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh pihak Pemprov Kepri melalui izin tambangnya diwilayah Lingga.
” Kita terus dirusak,daerah kita terus dirusak,tetapi kontribusi dari Provinsi ke kita dalam posting APBDnya,itu sangat kecil diantara Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri.Seolah-olah Kepri ini melakukan diskriminasi terhadap Lingga ini.Sementara disatu sisi,saudara Bupati kita mati-matian mengangkat marwah Kepri ini.Tidak ada dalam sejarahnya Provinsi Kepri ini,yang bisa mengundang seorang pejabat Wakil Presiden,kecuali Lingga.Kalau mereka datang ke Kabupaten di Provinsi Kepri,kalau tidak karena kunjungan kerja atau inisiatif dari dia,banyak.Tetapi yang mengundang,tanda kutip,”Itu baru Lingga”.Kemudian semenjak republik ini berdiri,baru kali ini juga lah tercetus “Pulau Karantina”.Dan Pak Bupati bilang,itu bukan untuk Lingga,tetapi untuk republik ini.”Kata Rudy.
Rudy juga menambahkan daftar panjang bagaimana Kabupaten Lingga dalam perjalanan waktu nya,telah memberikan hal-hal yang positif untuk keberadaan Provinsi Kepri ini.
” Ini,teman-teman Capil sebagai contoh.Mengangkat prestasi keberhasilan untuk Provinsi Kepri dengan Lingga sebagai tolak-ukur.Prestasi nya sampai 96%,satu-satunya tingkat keberhasilan persentase untuk e-KTP,itu di Lingga.Itu kan mengangkat marwah.Tetapi apa perhatian (Pemprov Kepri-red),kalau dengan posting seperti itu.Sedangkan disatu sisi,teman-teman Capil ini keteteran masalah anggaran.Sedangkan ini kan menggangkat.Artinya keberhasilan teman-teman Capil di Lingga,ini mengangkat marwah Provinsi Kepri.Tetapi sejauh mana Provinsi memberikan apresiasi kepada Lingga ini.”Kata Rudy.
Masih Rudy,laki-laki dengan pembawaan cukup vokal ini juga mengkritisi terkait tidak masuk Lingga sebagai kawasan tambang,namun prakteknya penerbitan izin dilakukan untuk wilayah Lingga.
” Disatu sisi Provinsi kan sudah membuat statemen ini,bahwa Lingga itu tidak ada space (ruang) pada perda RT/RW nya yang menunjukkan bahwa daerah kita mempunyai kawasan tambang.Tetapi disisi lain di dalam aplikasinya di lapangan mereka eksen terus,menerbitkan terus (izin-red).Akhirnya didalam Permen,di dalam PP,di dalam UU,itu sudah jelas harus ada rekomendasi dari Kepala Daerah.”Papar Rudy.
Terakhir nya Rudy menyinggung tentang anggota Legislatif untuk Dapil Bintan-Lingga dengan meminta untuk bersuara.
” Apalagi teman-teman yang mewakili DPRD Provinsi Kepri yang mewakili dari Dapil kita,harus bersuara.Kalau tidak bersuara,hengkang saja dari Dapil kita.”Kata Rudy kepada pihak media.(Im).